Monthly Archives: Juni 2018

Materi MPLS : Peraturan Akademik

Hari Ketiga MPLS di isi Materi Peraturan Akademik SMKN 7

I. PENDAHULAN

1.1. Dasar

Dasar pendidikan SMKN 7 Buru berdasarkan falsafah bangsa Indonesia yaitu PANCASILA.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan pendidiakn SMKN 7 Buru sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional yang tercantum dalm Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara serta mengembangkan manusia beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

2. VISI dan MISI Sekolah

2.1 Visi

Sebagai lembaga pendidikan yang dapat menghasilkan pelaku bisnis yang handal

2.2. Misi

• Membina iman dan takwa peserta didik

• Meningkatkan mutu sumber daya manusia

• meningkatkan mutu sarana pendidikan dan pelatihan

• menumbuhkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan sekolah

• mengembangkan unit produktif sebagai wahana pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan

• menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, karyawan , perusahaan dan lembaga pemerintahan

BAB 2. HAK DAN KEWAJIBAN SISWA

Pasal 1. HAK

Setiap peserta didik mempunyai hak sebagai berikut :

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma susila yang berlaku dalam lingkungan sekolah

2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan Kompetensi Keahlian yang dipilih

3. Memanfaatkan fasilitas sekolah dalam rangka memperlancar proses belajar dengan rasa tanggung jawab

4. Mendapat bimbingan dari Pendidik yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya.

5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya.

6. Menyampaikan pendapat atau saran dalam usaha menuju suksesnya pelaksanaan pendidikan di SMKN 7 Buru melalui Kotak Saran yang terdapat di sekolah

7. Memperoleh perlakuan yang adil dan berimbang dari sekolah kecuali atas situasi tertentu karena berprestasi secara akademik, cacat secara fisik, mendapat beasiswa khusus dan dalam kondisi darurat

8. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kesiswaan SMKN 7 Buru

 

Pasal 2 Kewajiban

Setiap peserta didik mempunyai kewajibansebagai berikut :

1. Memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila serta mentaati semua ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia

2. Menjalankan agama yang diikuti dengan sebaik-baiknya

3. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar

4. Mentaati Tata Tertib Sekolah

5. Hormat dan patuh kepada Kepala Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

6. Memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktu yang telah ditentukan

7. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, ketertiban kelas, dan kelancaran jalannya pelajaran

8. Memeliharaan barang-barang inventaris kelas/sekolah dan menjaga keutuhannya

9. Mengembalikan barang-barang pinjaman pada waktu yang ditetapkan.

10. Ikut membantu terciptanya keamanan, keindahan dan kelestarian lingkungan sekolah serta menumbuhkan serta memelihara rasa kekeluargaan.

11. Megikuti segala kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, seperti Prakerin, Kunjungan industri, Upacara Bendera setiap hari Senin dan Hari-hari Besar Nasional dll.

12. Mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah

13. Menjaga barang-barang pribadi dengan sebaik-baiknya. (kehilangan atas barang pribadi menjadi tanggung jawab peserta didik yang bersangkutan)

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pasal 3

1. Siswa Wajib memberikan informasi yang benar dalam mengisi atau memberikan data diri, data keluarga, dan atau data lainnya yang diminta oleh Sekolah;

2. Siswa Wajib menyerahkan kelengkapan dokumen yang diminta oleh sekolah tepat pada waktu yang ditentukan.

3. Siswa Wajib menyampaikan surat-surat yang ditujukan kepada orang tua/wali siswa.

4. Siswa wajib menunjukan Raport kepada orang tua / wali murid atas hasil evaluasi selama tiap semester yang disertai dengan tanda tangan orang tua / wali murid.

5. Siswa wajib menyerahkan kembali Raport kepada wali kelasnya masing-masing pada tiap Awal Tahun Pelajaran bagi siswa kelas XI dan kelas XII, dan tiap Awal Semester Genap untuk seluruh siswa .

 

Pasal 4

1. Siswa Wajib memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktu yang ditentukan.

2. Bagi siswa yang tidak membayar tepat pada waktu yang ditentukan, harus menunjukkan surat keterangan dari orang tua/wali dengan alasan yang jelas

PROSES BELAJAR MENGAJAR

Pasal 5

1. Proses Belajar Mengajar Pelajaran dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00

2. Dalam hal siswa datang melebihi waktu yang ditetapkan pada pasal 5ayat (1) wajib melapor ke Petugas Penegak Disiplin

3. Siswa yang datang melebihi waktu yang ditetapkan pada pasal 5 ayat (1)dapat mengikuti pelajaran atas seizin Petugas Penegak Disiplin;

 

Pasal 6

1. Selama Proses Belajar Mengajar berlangsung siswa dilarang keluar dari lingkungan sekolah.

2. Selama Proses Belajar Mengajar berlangsung siswa wajib mengikuti pelajaran didalam kelas dan atau diluar kelas.

3. Siswa yang karena tugasnya harus berada diluar kelas pada saat Proses Belajar Mengajar berlangsung harus meminta izin kepada guru pengajar dan atau Guru Piket dengan menunjukan surat tugas dan atau keterangan tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah dan atau oleh Pejabat Sekolah lainnya yang diberi wewenang oleh Kepala Sekolah;

4. Selama Proses Belajar Mengajar berlangsung siswa dilarang memakai jacket, sweater, dan jenis pakaian lain.

5. Selama Proses Belajar Mengajar berlangsung siswa dilarang mengenakan topi dan atau tutup kepala lainnya

6. Dalam hal Guru Pengajar berhalangan hadir maka Ketua Kelas wajib memberitahukan ke Petugas Penegak disiplin

 

Pasal 7

1. Siswa dapat diizinkan pulang oleh Petugas Penegak Disiplin dalam hal :

a. Sakit ;

b. Kepentingan Keluarga yang bersifat mendadak;

c. Tugas Sekolah.

d. Terjadi musibah di keluarga siswa

2. Dalam hal siswa meminta izin pulang karena alasan dimaksud dalam bagian a, b dan d ayat 1 pasal ini, maka izin dapat diberikan dengan syarat siswa dijemput oleh Orang tua/wali siswa.

3. Dalam hal siswa meminta izin karena alasan dimaksud dalam bagiancayat 1 pasal ini wajib menunjukan surat tugas dan atau keterangan tertulis lainnya dari Kepala Sekolah dan atau Pejabat sekolah yang diberi wewenang oleh Kepala Sekolah

 

Pasal 8

1. Ketidakhadiran siswa terdiri atas :

a. Ketidakhadiran Sementara, yaitu ketidak hadiran siswa karena alasan Sakit dan Izin dengan waktu paling lama 3 (tiga) hari berturut-turut;

b. Ketidakhadiran Permanen, yaitu ketidakhadiran siswa karena berbagai alasan dengan waktu lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut dan atau memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan.

2. Setiap Ketidakhadiran siswa karena alasan Sakit lebih dari 3 hari harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit dari Dokter dan atau Pejabat yang berwenang;

3. Permohonan Izin Ketidakhadiran siswa karena adanya keperluan dan atau urusan keluarga yang tidak dapat ditingalkan harus diajukan secara tertulis dan atau lisan oleh Orangtua/wali siswa;

4. Setiap Ketidakhadiran Siswa yang tidak memenuhi ketentuan ayat (2) dan ayat (3) pasal ini dianggap sebagai Ketidakhadiran Tanpa Keterangan atau alfa

 

Pasal 9

1. Siswa yang angka ketidakhadirannya secara akumulatif lebih dari 7 (tujuh) hari dalam satu bulan efektif dengan alasan apapun dianggap sebagai Ketidakhadiran Permanen

KEGIATAN KESISWAAN

Pasal 10 Intrakurikuler

1. Berdasarkan Peraturan Mendiknas No. 039 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan dan Peraturan Mendiknas No. 034 tahun 2006 Tentang pembinaan Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa di SLTA / SMK, maka wadah organisasi kesiswaan satu-satunya adalah OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah)

2. Aspek-aspek kegiatan kesiswaan yang dapat dilaksanakan meliputi:

a. Aspek keagamaan dan moral pancasila

b. Aspek penalaran dan idelisme

c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap sekolah, negara, bangsa dan agama

d. Aspek pemenuhan minat dan bakat peserta didik

e. Aspek pengabdian pada masyarakat dan kewirausahaan

3 Kegiatan Pembinaan kesiswaan diwadahi oleh Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).

4 OSIS mempunyai 8 Bidang Kegiatan yaitu :

a. Bidang Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

b. Bidang Keorganisasian

c. Bidang Pendidikan dan Pramuka

d. Bidang Kepribadian dan Budi pekerti

e. Bidang Kesegaran Jasmani dan daya Kreasi

f. Bidang Seni dan Budaya

g. Bidang Keterampilan dan Wirausaha

h. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

5. Struktur kepengurusan OSIS terdiri dari :

a. Penanggung Jawab

b. Pembina Osis

c. Ketua OSIS

d. Wakil ketua OSIS

e. Sekretaris

f. Bendahara

g. Dan 8 bidang sebagaimana terdapat dalam ayat 5 pasal ini

6. Mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS harus berdasarkan azas demokrasi

7. Ketua OSIS terpilih memiliki wewenang dalam penentuan jajaran kepengurusannya

8. Masing-masing bidang kegiatan dipimpin oleh satu orang koordinator dan dibantu oleh beberapa anggota

9. Siswa wajib menjadi anggota OSIS dan memiliki kartu anggota OSIS SMKN 7 Buru

 

Pasal 11.Ekstrakurikuler

1. Penyelenggaraan kegiatan Ekstrakurikuler dilarang mengganggu jalannya Proses Belajar Mengajar.

2. Jadwal Kegiatan Ekstrakurikuler harus diatur sedemikian rupa menyesuaikan dengan Proses Belajar Mengajar;

3. Kegiatan Ekstrakurikuler pada saat Proses Belajar Mengajar berlangsung dapat diselenggarakan setelah mendapat izin tertulis dari Kepala Sekolah.

4. Siswa diwajibkan mengikuti (minimal 1) kegiatan ekstra kurikuler yang diprogramkan sekolah

 

Pasal 12

1. Kegiatan Ekstrakurikuler yang diperbolehkan di SMKN 7 Buru adalah :

a. Pramuka

b. Volly

c. Silat

d. Paskibra

e. Kesenian

f. Les Bahasa Inggris

 

Pasal 13

Hal-hal lain mengenai petunjuk teknis OSIS dan Ekstrakurikuler diatur lebih lanjut dalam peraturan keorganisasian siswa

BAB V. UPACARA BENDERA

Pasal 14

1. Upacara Bendera dilingkungan SMKN 7 Buru diselenggarakan tiap Hari Senin berdasarkan Tata Upacara Bendera SMKN 7 Buru yang telah ditetapkan.

2. Dalam hal keadaan memaksa Upacara Bendera disekolah dapat tidak dilaksanakan apabila memenuhi salah satu syarat berikut :

a. Jadwal Upacara Bendera dianggap dapat mengganggu pelaksanaan UTS, UAS, UNAS dan atau kegiatan akademis lainnya atas pertimbangan Penanggunjawab Kurikulum dan disetujui oleh Kepala Sekolah;

b. Kondisi Alam yang tidak memungkinkan diselenggarakannya Upacara Bendera atas pertimbangan Penanggungjawab Pelaksanaan Upacara Bendera;

 

Pasal 15

1. Setiap Siswa wajib mengikuti Upacara Bendera yang terdiri atas :

a. Upacara Bendera di sekolah tiap hari Senin;

b. Upacara Bendera karena tugas yang dibebankan kepada seluruh atau sebagian siswa untuk mengikuti Upacara Bendera didalam atau diluar sekolah.

2. Siswa yang tidak dapat mengikuti seluruh rangkaian prosesi Upacara Bendera karena berbagai alasan apapun dianggap tidak mengikuti Upacara Bendera dan tidak berhak mengisi Daftar Hadir Upacara Bendera;.

3. Siswa yang mengikuti seluruh prosesi Upacara Bendera berhak mengisi Daftar Hadir Upacara Bendera.

4. Siswa yang mengikuti prosesi Upacara Bendera harus tertib dan disiplin

5. Siswa yang ditugaskan menjadi Petugas Upacara Bendera tidak dapat menolak tugas dengan alasan apapun.

6. Siswa yang ditugaskan menjadi Petugas Upacara Bendera harus melaksanakan tugasnya dengan baik

 

BAB IV. SERAGAM SEKOLAH DAN KELENGKAPANNYA

Pasal 16

1. Pakaian Seragam sekolah siswa SMKN 7 Buru terdiri atas :

a. Pakaian Seragam Baju Putih-Celana/Rok Abu-abu selanjutnya disebut Seragam Putih-Abu-abu;

b. Seragam Pramuka

c. Seragam batik

d. Seragam Jurusan

e. Pakaian Olah Raga yang ditetapkan Sekolah

f. Jas Almamater

2. Pakaian Seragam Sekolah Putih-Abu Wajib dikenakan siswa setiap Hari Senin;

3. Pakaian Seragam Sekolah batik Wajib dikenakan Setiap hari Kamis

4. Pakaian seragam pramuka wajib dikenakan siswa setiap hari sabtu

5. Pakaian Seragam Olah Raga wajib dikenakan setiap siswa mengikuti Pelajaran Olah Raga dan pada waktu lain yang ditetapkan;

6. Pakaian Seragam Jurusan wajib dikenakan setiap siswa mengikuti Peajaran Produktif

 

Pasal 17

1. Kelengkapan Pakaian Seragam Sekolah SMKN 7 Buru yang wajib dikenakan oleh siswa/i terdiri atas :

a. Sabuk Hitam dengan logo SMK 7 Buru.

b. Sepatu dengan warna dominan hitam;

c. Kaus kaki Warna putih polos dengan panjang 15 cm diatas mata kaki dikenakan setiap hari kecuali bagi seragam pramuka menggunakan kaus kaki hitam dengan ukuran 15 cm diatas mata kaki;

d. Dasi Abu-abu dikenakan pada hari Senin

e. Topi Abu-abu dikenakan tiap mengikuti Upacara Bendera atau Upacara Peringatan Hari Besar Nasional;

f. Badge/Lambang OSIS ditempel pada saku baju depan bagian kiri untuk seragam Seragam Putih-abu;

g. Badge/Lambang Sekolah ditempel pada lengan baju sebelah kanan

h. Badge/Lambang Jurusan ditempel pada lengan baju sebelah kiri

i. Badge/Lambang Pakaian Pramuka mengacu kepada Peraturan Kepramukaan yang berlaku

Pasal 18

1. Pola dan Desain Pakaian Seragam Putih-Abu untuk putra:

a. Model Baju dan Celana standar;

b. Lengan baju 5 cm di atas sikut;

c. Panjang baju 15 cm di bawah pinggang;

d. Celana panjang tepat dengan mata kaki

e. Saku celana standar;

f. Lingkar celana bagian pinggang tidak melebihi batas pinggang dan atau dibawah pinggang;

2. Pola dan Desain Pakaian Seragam Putih-Abu untuk putri:

a. Model standar;

b. Lengan baju panjang

c. Panjang baju 15 cm di bawah pinggang;

d. Jahitan baju tidak memakai kupnat (sekeng);

e. Rok panjang tepat dengan mata kaki, lipat satu bagian depan

f. Tidak memakai saku belakang;

3. Pola dan Desain Pakaian Pramuka mengacu kepada Peraturan Kepramukaan yang berlaku

BAB VII. PENAMPILAN DIRI DAN KERAPIHAN SISWA

 

Pasal 19

1. Pola dan Desain Pakaian Seragam Kesehatan untuk putra:

a. Model Baju dan Celana standar;

b. Lengan baju 5 cm di atas sikut;

c. Panjang baju 15 cm di bawah pinggang;

d. Celana panjang tepat dengan mata kaki

e. Saku celana standar;

f. Lingkar celana bagian pinggang tidak melebihi batas pinggang dan atau dibawah pinggang;

2. Ketentuan Penampilan Diri dan kerapihan siswa Putri :

a. Baju Wajib dimasukan kedalam rok

b. Baju jurusan tidak dimasukkak ke dalam Celana

c. Dilarang mengenakan make-up dan atau merias diri diluar batas kepantasan sebagai pelajar di lembaga pendidikan formal kecuali ditentukan lain dalam peratuan ini;

d. Dilarang memotong rambut dengan model ekstrim dan atau tidak lazim bagi pelajar putri dan atau menyimpang dari kodratnya sebagai perempuan;

e. Dilarang mewarnai rambut dengan warna selain warna asli rambutnya;

f. Dilarang mewarnai kuku jari tangan dan atau memelihara kuku jari tangan melebihi panjang 2 cm

g. Dilarang memiliki tatto pada bagian tubuh manapun.

h. Dilarang memakai perhiasan yang mencolok

2. Dilarang membawa dan menggunakan alat rias, alat kecantikan, make-up dan alat bersolek lainnya diluar batas kepantasan sebagai pelajar di lembaga pendidikan formal kecuali ditentukan lain dalam Peraturan ini.

 

Pasal 20

1. Ketentuan Penampilan Diri dan kerapihan siswa Putra :

a. Baju Wajib dimasukan kedalam celana bagian pinggang

b. Wajib memotong rambut dengan model seperti berikut :

c. Dilarang mewarnai rambut dengan warna selain warna asli rambutnya;

d. Dilarang mewarnai kuku jari tangan

e. Wajib Memotong pendek kuku jari tangan;

f. Dilarang memiliki tatto pada bagian tubuh manapun.;

g. Dilarang memelihara jambang, kumis dan jenggot;

2. Dilarang membawa dan menggunakan alat rias, alat kecantikan, make-up dan alat bersolek yang tidak lazim bagi pelajar putra dan atau menyimpang dari kodratnya sebagai laki-laki

VIII. ETIKA SISWA

 

Pasal 21 Etika Siswa Didalam Kelas

1. Pada saat Guru menyampaikan materi pelajaran Siswa wajib :

a. Duduk sopan dan memperhatikan dengan seksama materi pelajaran yang disampaikan oleh Guru Pengajar;

b. Membawa buku, alat dan perlengkapan sesuai kebutuhan pelajaran yang diikuti;

c. Meminta izin terlebih dahulu apabila akan bertanya, dan atau memberikan komentar terhadap materi pelajaran yang sedang disampaikan oleh Guru Pengajar;

d. Mengerjakan tugas-tugas pelajaran yang diberikan oleh Guru Pengajar;

e. Menjaga sopan santun apabila menyampaikan pendapat, komentar, bertanya dan atau menjawab pertanyaan Guru Pengajar;

f. Meminta Izin apabila akan meninggalkan kelas

g. Jujur pada saat mengikuti Test, Ulangan, dan evaluasi lainnya yang diberikan oleh Guru Pengajar;

2. Pada saat Guru Pengajar sedang menyampaikan materi pelajaran siswa dilarang :

a. Tidur didalam kelas;

b. Duduk bertumpang kaki, mengangkat kaki dan lain-lain sikap duduk yang dianggap tidak menghargai kesopanan kepada Guru Pengajar;

c. Membaca dan atau membuka-buka buku, majalah, dan atau lain-lain bacaan yang bukan merupakan materi pelajaran yang sedang disampaikan oleh Guru Pengajar;

d. Mengobrol dengan teman;

e. Merias diri;

f. Menyalakan/menggunakan Hand Phone (HP) dan atau alat komunikasi lainnya kecuali seizin guru;

g. Makan dan minum;

h. Cengengesan

i. Bersikap dan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kegaduhan dan atau mengganggu Prose Belajar Mengajar;

3. Lain-lain Etika sikap khas tiap Program Keahlian dapat ditetapkan kemudian menurut kebutuhan dan tujuan pembelajaran tiap Program Keahlian;

 

Pasal 22 Etika Siswa Diluar Kelas

1. Siswa dilarang membawa dan atau menerima tamu dan atau memasukan orang lain selain siswa SMKN 7 BURU kedalam lingkungan sekolah tanpa izin Guru atau Petugas Penegak Disiplin;

2. Siswa dilarang membawa dan atau mengajak orang lain yang bukan siswa SMKN 7 Buru mengikuti kegiatan disekolah tanpa izin Guru atau Penanggungjawab kegiatan dan atau Petugas Penegak Disiplin

 

Pasal 23 Etika Siswa Di Lingkungan Sekolah

Selama berada didalam lingkungan sekolah seluruh siswa dilarang:

1. Membawa sesuatu benda yang dapat dijadikan sebagai senjata untuk mengancam, memukul dan atau melukai orang lain;

2. Membawa, mengisap dan atau menggunakan rokok, narkotik, obat terlarang, minuman beralkohol dan barang lain yang termasuk dalam kategori zat adiktif;

3. Membawa majalah, buku, alat dan lain-lain benda yang mengandung unsur pornografi;

4. Membawa dan atau menggunakan benda yang dapat membahayakan dirinya dan atau orang lain.

5. Memakai pin, bros, dan lain-lain aksesoris pada pakaian seragam sekolah selain pin/bros yang diperbolehkan disekolah.

6. Mengenakan atribut, lambang-lambang dan simbol-simbol lainnya dari organisasi dan atau kelompok yang tidak bernaung dibawah institusi dan atau lembaga resmi yang sah menurut peraturan pemerintah

7. Membuang sampah tidak pada tempatnya.

8. Memarkir kendaraan di tempat yang tidak ditentukan oleh sekolah

9. Berduaan atau lebih dan atau berpasang-pasangan dengan lawan jenis didalam ruangan didalam lingkungan sekolah pada saat jam efektif atau setelah Proses Belajar Mengajar berakhir.

10. Melakukan perbuatan melampaui batas-batas kepantasan dan kesusilaan sebagai pelajar didalam lingkungan lembaga pendidikan formal ;

 

Pasal 24. Etika Siswa kepada Guru, Staf Tata Usaha dan Pengelola Sekolah lainnya

1. Siswa SMKN7 BURU wajib menghormati Guru, Staf Tata Usaha, dan Pengelola sekolah lainnya berdasarkan tata nilai kesopanan dan prinsip saling menghargai

2. Siswa wajib menjaga kehormatan dan nama baik Guru ketika bertemu, bertegur sapa, berkomunikasi dan atau dalam bentuk hubungan lain didalam maupun diluar lingkungan sekolah.

3. Siswa yang hendak menyampaikan pandangan, kritik, saran dan atau protes dikarenakan tidak dapat menerima perlakuan, tindakan, cara pengajaran dan lain-lain perbuatan dari seorang guru hendaknya disampaikan secara sopan dan baik-baik dengan cara :

a. Menghadap langsung kepada guru yang bersangkutan dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan;

b. Mengadukan persoalanya secara tertulis kepada Wali Kelas, dan atau Petugas Bimbingan dan Penyuluhan (BP).

BAB IX.PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH

Pasal 25

Pemanfaatan dan Penggunaan sarana dan prasarana sekolah pada prinsipnya hanya diperuntukan bagi kepentingan pendidikan dan pengembangan kepribadian siswa SMKN 7 Buru, Guru, Staf Tata Usaha dan pengelola sekolah SMKN 7 Buru.Dan diatur dengan Prosedur Penggunaan dan Pemanfaatan fasiltas Sekolah yang dibuat oleh petugas pengelola sarana dan prasarana sekolah dan disyahkan oleh Kepala Sekolah;

1. Peserta didik/Warga Sekolah dilarang ;

a. Menggunakan dan atau meminjam barang dan atau sarana prasara tanpa izin dari petugas pengelola sarana prasana;

b. Mengajak orang luar warga sekolah menggunakan sarana dan prasarana sekolah tanpa izin tertulis dari penanggungjawab sarana prasarana;

c. Menyalahgunakan izin penggunaan dan atau pemanfaatan sarana prasaran untuk kepentingan selain kepentingan sekolah

d. Merusak, memodifikasi, dan atau merubah fungsi, bentuk, ukuran dan lain-lain tindakan terhadap sarana prasarana sekolah;

2. Peserta didik/Warga sekolah wajib :

a. Mengikuti Prosedur pemanfaatan dan atau penggunaan dan atau peminjaman dan atau pengembalian sarana dan prasarana sekolah;

b. Memanfaatkan dan menggunakan fasilitas sekolah sesuai dengan peruntukan fasilitas tersebut;

c. Mematuhi jadwal penggunaan dan atau pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah;

d. Meminta izin kepada petugas Pengelola Sarana Prasarana dalam hal penggunaan dan pemanfaatna sarana dan prasarana diluar jadwal yang telah ditentukan;

e. Mengajukan surat peminjaman barang apabila penggunaan dan pemanfaaatan sarana dan prasarana dilakukan dilain tempat yang telah ditentukan;

f. Memelihara kebersihan dalam hal sarana prasarana yang digunakan adalah berupa ruangan, berada didalam ruangan dan atau berupa tempat berlangsungnya kegiatan;

g. Melaporkan kerusakan dan lain-lain kondisi yang menyebabkan tidak berfungsinya sarana dan prasarana secara normal;

h. Mengganti setiap kerusakan yang terjadi akibat kesalahan prosedur penggunaan dan atau kesalahan lain yang diakibatkan karena kelalaian;

i. Mengembalikan barang dan atau sarana prasarana yang telah digunakan kepada pengelola sarana prasarana;

j. Mengisi formulir dan atau buku dan atau dokumen lain untuk peminjaman dan pengembalian sarana dan prasarana yang disediakan Petugas Pengelola sarana prasarana;

3. Lain-lain hal tentang Etika Penggunaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana yang belum diatur dalam peraturan ini dapat diatur secara khusus dalam peraturan sekolah lainnya;

BAB XI. KATEGORI PELANGGARAN

 

Pasal 26

1. Pelanggaran dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :

a. Pelanggaran Ringan

b. Pelanggaran Sedang

c. Pelanggaran Berat

2. Termasuk kedalam jenis Pelanggaran Ringan apabila bukan merupakan pelanggaran Sedang dan bukan merupakan pelanggaran Berat dengan memenuhi salah satu syarat berikut :

a. Pelaku Pelanggaran melanggar salah satu Peraturan Sekolah ini untuk pertama kalinya;

b. Pelaku pelanggaran baru melakukan sebanyak-banyaknya dua kali melakukan pelanggaran yang sama

c. Sanksi pada pelanggaran ini adalah pemberian sanksi Point sekurang-kurangnya 1 point dan setinggi-tingginya 10point ditambah dengan satu jenis sanksi tambahan dan sanksi denda jika ada kerusakan yang ditimbulkan

3. Termasuk kedalam jenis Pelanggaran Sedang memenuhi salah satu syarat berikut :

a. Pelaku pelanggaran telah melakukan 3 kaliatau lebih melakukan pelanggaran yang sama diwaktu sebelumnya.

b. Melanggar Pasal 22 ayat 1 dan ayat 2.

c. Melanggar Pasal 23 ayat 6 dan 9.

d. Melanggar Pasal 25 ayat 1 bagian a dan b.

e. Memberikan keterangan dan atau kesaksian palsu;

f. Menghasut dan atau menyebarkan berita bohong kepada sesama siswa;

g. Sanksi pada pelanggaran ini adalah pemberian sanksi Pointsekurang-kurangnya 11 point dan setinggi-tingginya 50point ditambah dengan satu jenis sanksi tambahan dan atau sanksi denda jika ada kerusakan yang ditimbulkan.

4. Termasuk kedalam Pelanggaran Berat apabila memenuhi salah satu syarat berikut :

a. Menghina, melawan dan atau melecehkan Guru, Staf TU, Pengelola sekolah dan atau Petugas lain yang sedang melaksanakan Tugas Sekolah;

b. Melanggar Pasal 8 ayat 1 bagian b.

c. Melanggar Pasal 23 ayat 1,2, 3, 4 dan 10.

d. Melanggar Pasal 25 ayat 1 bagian c dan d.

e. Melakukan perbuatan pidana yang diatur oleh Hukum dan perundang-udangan negara;

f. Memeras sesama siswa;

g. Merusak secara sengaja sarana dan prasarana sekolah;

h. Melakukan Pencurian di dalam lingkungan sekolah;

i. Menganiaya sesama siswa didalam dan diluar sekolah;

j. Terbukti melakukan perbuatan asusila didalam dan atau diluar sekolah;

k. Terbukti melakukan suatu perbuatan yang dapat merusak citra dan merugikan nama baik sekolah

l. Sanksi pada pelanggaran ini adalah pemberian sanksi Pointsekurang-kurangnya 51 point dan setinggi-tingginya 100point ditambah sanksi denda jika ada kerusakan yang ditimbulkan.

BAB XII. PENEGAKAN DISIPLIN TATA TERTIB DAN ETIKA SISWA

 

Pasal 27

1. Proses Penegakan disiplin Tata Tertib dan Etika Siswa didasarkan pada asas kekeluargaan, dan kasih saying dengan mengutamakan pendekatan pribadi berdasarkan pada prosedur yang ditetapkan.

2. Kegiatan Penegakan Disiplin Tata Tertib dan Etika Siswa terdiri atas 3 (tiga) kegiatan Pokok :

a. Pembinaan Disiplin Tata Tertib dan Etika Siswa

b. Penanganan Pelanggaran Tata Tertib dan Etika Siswa;

c. Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Tata Tertib dan Disiplin Siswa.

3. Dalam hal penegakan kedisiplinan sebagaimanan terdapat pada pasal 27 ayat 2 bagian b dan c dilaksanakan oleh sebuah komisi Penegak kedisiplinan siswa yang terdiri atas :

a. Petugas Penegak Disiplin siswa;

b. Pembantu Petugas Penegak Disiplin Siswa.

4. Petugas Penegak Disiplin adalah Guru BP, Pembina Siswa dan Guru Wali Kelas

5. Pembantu Petugas Penegak Disiplin adalah Tenaga Kependididkan SMKN 7 Buru

 

Pasal 28 Pembinaan Disiplin Tata Tertib dan Etika Siswa

1. Setiap Guru wajib memberikan pembinaan, peneguran kepada siswa yang terlihat langsung olehnya telah melakukan pelanggaran Tata Tertib dan Etika yang telah diatur dalam peraturan ini;

2. Setiap Guru secara terjadwal dan terencana, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama wajib melakukan upaya preventif Penegakan Disiplin Tata Tertib dan Etika Siswa dengan memberikan pembinaan, pengertian, dan pemahaman tentang pentingnya belajar mematuhi dan melaksanakan Tata tertib dan Etika Siswa di Sekolah Kejuruan sesuai tuntutan kompetensi tiap Program Keahlian

3. Pembina Ekstrakurikuler dan Pembina OSIS dalam setiap pelaksanaan kegiatan wajib memasukan setidak-tidaknya unsur pembelajaran disiplin prosedur, disiplin administrasi dan etika berorganisasi kepada anggota ekstrakurikuler dan atau OSIS berdasarkan Peraturan ini.

 

Pasal 29 Penanganan Pelanggaran Tata Tertib dan Etika Siswa

1. Bentuk penanganan pelanggaran yang dijalankan Guru BP, Pembina Siswa dan Guru wali kelas sebagai Petugas Penegak Disiplin adalah sebagai berikut :

a. Memeriksa seragam siswa, kelengkapan seragam siswa, kerapihan, dan keterlambatan siswa pada waktu siswa memasuki lingkungan sekolah sebelum jam pelajaran pertama dimulai;

b. Memeriksa pelaksanaan tugas kebersihan piket kelas;

c. Memeriksa kedisiplinan siswa melaksanakan Tata Tertib dan Etika Siswa

d. Menerima dan menangani pengaduan pelanggaran Tata Tertib dan Etika Siswa;

e. Membukukan tiap Pelanggaran di format Laporan Harian;

f. Membuat Berita Acara Kejadian Pelanggaran.

4. Dalam melaksanakan tugas pokoknya,Guru BP, Pembina siswa dan Guru wali kelas dibantu oleh Pembantu Petugas Penegak Disiplin.

5. Tugas Pembantu Petugas Penegak Disiplin adalah melaksanakan Tugas Pokok Pembina siswa dan guru wali kelas dimaksud ayat (3) pasal ini dalam hal Guru BP, Pembina siswa dan Guru wali kelas Berhalangan

6. Dalam hal sedang melaksanakan tugas dimaksud ayat (3) pasal ini Pembantu Petugas Penegak Disiplin berwenang memberikan sanksi tambahan sesuai prosedur yang ditetapkan atas izin Guru BP, Pembina Siswa dan atau wali kelas lain yang ada pada saat kejadian .

7. Pembantu Petugas Penegak Disiplin tidak berwenang memberikan point, point diberikan oleh Guru BP, Pembina Siswa dan atau wali kelas yang ada pada waktu kejadian

 

Pasal 30 Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran

1. Sanksi diberikan kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran

2. Sanksi diberikan untuk membentuk pesera didik yang lebih berkarakter dan memberikan efek jera terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran

3. Sanksi terbagi kedalam 3 kategori :

a. Sanksi Point atau disebut juga dengan sanksi pokok adalah jenis sanksi dengan memberikan point negative kepada siswa/i yang melakukan pelanggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Setiap peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah akan diberikan sanksi sesuai bobot point berdasarkan Pelanggaran yang dibuatnya, dengan ketentuan setiap awal Semester tahun pembelajaran siswa diberikan point 0 (nol).

2) Kesalahan yang dapat dikategorikan pelanggaran akan mendapat point negatif

3) Siswa memiliki jumlah point negatif 1 sampai 39 mendapat Tindakan teguran lisan

4) Siswa memiliki jumlah point negative 40 sampai 55 mendapat Tindakan panggilan orang tua (peringatan pertama) dan skorsing selama 1 hari tidak boleh mengikuti kegiatan KBM.

5) Siswa memiliki jumlah point negatif 56 sampai 79 mendapat Tindakan panggilan orang tua (peringatan kedua) dan skorsing selama 4 hari tidak boleh mengikuti kegiatan KBM.

6) Siswa memiliki jumlah point negative 80 sampai 99 mendapat Tindakan panggilan orang tua (peringatan ketiga/terakhir) dan skorsing selama 8 hari tidak boleh mengikuti kegiatan KBM.

7) Siswa memiliki jumlah point negatif 100 mendapat Tindakan panggilan orang tua dandiajukan kedalam rapat dewan guru.Sanksi yang dijatuhkan dalam rapat dewan guru dapat berupa :

a) Skorsing selama 30 hari tidak boleh mengikuti kegiatan KBM

b) Diajukan kepada wali kelas agar siswa/i yang bersangkutan tidak naik kelas

c) Diajukan kepada Kepala Sekolah untuk dikeluarkan dari sekolah atau dikembalikan kepada orang tua.

b. Sanksi Tambahan adalah jenis sanksi yang diberikan kepada siswa/i yang melakukan pelanggaran. Berupa :

1) Push-up atau Bending atau Squat-jump, sekurang kurang 15 kali dan sebanyak-banyaknya 30 kali

2) Lari mengelilingi lapangan volly sekuarang-kurangnya 5 menit dan sebanyak-banyaknya 15 menit

3) Membersihkan sarana prasarana sekolah sekurang-kurangnya 1 ruangan dan sebanyak-banyaknya 3 ruangan

4) Membersihkan lingkungan sekolah

5) Membuat Karangan cerita minimal 5 lembar kertas folio, sebanyak-banyaknya 10 lembar

c. Sanksi Denda adalah ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan akibat pelanggaran

4. Sanksi Tambahan langsung diberikan pada saat kejadian siswa/i melakukan pelanggaran.

5. Sanksi Tambahan hanya diberikan pada Pelanggaran Ringan dan Pelanggaran Sedang

6. Beban sanksi tambahan yang dikenakan untuk tiap jenis pelanggaran disesuaikan dengan kondisi fisik, kesehatan dan kemampuan bagi setiap siswa.

7. Setiap pengenaan Sanksi dibuatkan Berita Acara Pemberian Sanksi;

BAB XII. REWARD

Pasal 31

1. Reward adalah penghargaan yang diterima siswa/i yang berprestasi dalam bentuk pemberian point positif

2. Point positif sebagaimana yang terdapat dalam ayat 1 pasal ini, dapat mengurangi terhadap point pelanggaran atau point negatif yang sudah didapat.

 

Pasal 32

1. Hal-hal yang dapat menambahkan perolehan point positif terhadap siswa/i yang melakukannya:

a. Prestasi di Kelas

No Jenis Prestasi Penambahan
Point Positif
1. Rangking 1-3 10
2. Rangking 4-5 7
2. Rangking 6-10 5

 

b.Penghargaan Kejuaran/Lomba

No Jenis Prestasi Penambahan
Point Positif
1 Lingkup Nasional 50
2 Lingkup Propinsi 35
3 Lingkup Kabupaten 25
4 Lingkup Kecamatan 15
5 Lingkup sekolah 10

 

c.Aktivis Pelajar

 

No Jenis Prestasi Penambahan
Point Positif
1. Pengurus aktiv ektrakurikuler dan OSIS 5
2. Mewakili sekolah dalam kegiatan tertentu 3

BAB XIV PENUTUP

Pasal 33

1. Perubahan tata tertib seperti penambahan Bab, pengurangan Bab, penambahan Pasal, pengurangan pasal, Perubahan Redaksi atau kalimat, harus disyahkan melalui sidang Pleno

2. Sidang Pleno dilaksanakan pada saat benar-benar dibutuhkan.

Pasal 32

1. Hal-hal yang dapat menambahkan perolehan point positif terhadap siswa/i yang melakukannya:

4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Materi Hari Kedua MPLS : 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

 
Dalam berbagai wacana selalu terungkap bahwa telah menjadi kesepakatan bangsa adanya empat pilar penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara bagi negara-bangsa Indonesia.

Empat pilar tersebut adalah :

(1). Pancasila,

(2). Undang-Undang Dasar 1945,

(3). Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan

(4). Bhinneka Tunggal Ika.

Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan. Pilar memiliki peran yang sangat sentral dan menentukan, karena bila pilar ini tidak kokoh atau rapuh akan berakibat robohnya bangunan yang disangganya.
Dalam bahasa Jawa tiang penyangga bangunan atau rumah ini disebut ”soko”, bahkan bagi rumah jenis joglo, yakni rumah yang atapnya menjulang tinggi terdapat empat soko di tengah bangunan yang disebut soko guru.

Soko guru ini sangat menentukan kokoh dan kuatnya bangunan, terdiri atas batang kayu yang besar dan dari jenis kayu yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian orang yang bertempat di rumah tersebut akan merasa nyaman, aman dan selamat dari berbagai bencana dan gangguan.

 

Demikian pula halnya dengan bangunan negara-bangsa, membutuhkan pilar atau soko guru yang merupakan tiang penyangga yang kokoh agar rakyat yang mendiami akan merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera, terhindar dari segala macam gangguan dan bencana.

Pilar bagi suatu negara-bangsa berupa sistem keyakinan atau belief system, atau philosophische grondslag, yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang dianut oleh rakyat negara-bangsa yang bersangkutan yang diyakini memiliki kekuatan untuk dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 

Seperti halnya soko guru atau pilar bagi suatu rumah harus memenuhi syarat agar dapat menjaga kokohnya bangunan sehingga mampu bertahan serta menangkal segala macam ancaman dan gangguan, demikian pula halnya dengan belief system yang dijadikan pilar bagi suatu negara-bangsa.

Pilar yang berupa belief system suatu negara-bangsa harus menjamin kokoh berdirinya negara-bangsa, menjamin terwujudnya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, serta mampu mengantar terwujudnya kesejahteraan dan keadilan yang menjadi dambaan warga bangsa.

 

  1. PILAR PANCASILA

 

Pilar pertama bagi tegak kokoh berdirinya negara-bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi negara-bangsa Indonesia yang pluralistik dan cukup luas dan besar ini. Pancasila mampu mengakomodasi keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan negara-bangsa Indonesia. Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung konsep dasar yang terdapat pada segala agama dan keyakinan yang dipeluk atau dianut oleh rakyat Indonesia, merupakan common denominator dari berbagai agama, sehingga dapat diterima semua agama dan keyakinan.

 

Demikian juga dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Manusia didudukkan sesuai dengan harkat dan martabatnya, tidak hanya setara, tetapi juga secara adil dan beradab. Pancasila menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, namun dalam implementasinya dilaksanakan dengan bersendi pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sedang kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kesejahteraan perorangan atau golongan. Nampak bahwa Pancasila sangat tepat sebagai pilar bagi negara-bangsa yang pluralistik.

 

Pancasila sebagai salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki konsep, prinsip dan nilai yang merupakan kristalisasi dari belief system yang terdapat di seantero wilayah Indonesia, sehingga memberikan jaminan kokoh kuatnya Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

  1. PILAR UNDANG-UNDANG DASAR 1945

 

Pilar kedua kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memahami dan mendalami UUD 1945, diperlukan memahami lebih dahulu makna undang-undang dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Tanpa memahami prinsip yang terkandung dalam Pembukaan tersebut tidak mungkin mengadakan evaluasi terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuhnya dan barbagai undang-undang yang menjadi derivatnya.

 

Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah atura-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

Konstitusi berasal dari istilah Latin constituere, yang artinya menetapkan atau menentukan. Dalam suatu konstitusi terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dasar dan kewajiban warganegara suatu negara, perlin-dungan warganegara dari tindak sewenang-wenang sesama warganegara maupun dari penguasa. Konstitusi juga menentukan tatahubungan dan tatakerja lembaga yang terdapat dalam negara, sehingga terjalin suatu sistem kerja yang efisien, efektif dan produktif, sesuai dengan tujuan dan wawasan yang dianutnya.

 

  1. PILAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

 

Bentuk Negara Kesatuan adalah ketentuan yang diambil oleh para founding fathers pada tahun 1945 berdasarkan berbagai pertimbangan dan hasil pembahasan yang cukup mendalam. Namun dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pernah juga menerapkan bentuk negara federal sebagai akibat atau konsekuensi hasil konferensi meja bundar di Negeri Belanda pada tahun 1949. Namun penerapan pemerintah federal ini hanya berlangsung sekitar 7 bulan untuk kemudian kembali menjadi bentuk Negara kesatuan.

 

Sejak itu Negara Replublik Indonesia berbentuk kesatuan sampai dewasa ini, meskipun wacana mengenai negara federal masih sering timbul pada permukaan, utamanya setelah Negara-bangsa Indonesia memasuki era reformasi. Namun nampaknya telah disepakati oleh segala pihak bahwa bentuk negara kesatuan merupakan pilihan final bangsa.

 

  1. PILAR BHINNEKA TUNGGAL IKA

 

Sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh mPu Tantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayamwuruk, di abad ke empat belas (1350-1389). Sesanti tersebut terdapat dalam karyanya; kakawin Sutasoma yang berbunyi “Bhinna ika tunggal ika, tan hana dharma mangrwa, “ yang artinya “Berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua.”

Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dalam pemerintahan kerajaan Majapahit itu untuk mengantisipasi adanya keaneka-ragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu. Meskipun mereka berbeda agama tetapi mereka tetap satu dalam pengabdian.

 

Pada tahun 1951, sekitar 600 tahun setelah pertama kali semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diungkap oleh mPu Tantular, ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 1951.

Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai seboyan yang terdapat dalam Lambang Negara Republik Indonesia, “Garuda Pancasila.” Kata “bhinna ika,” kemudian dirangkai menjadi satu kata “bhinneka”. Pada perubahan UUD 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam Lambang Negara, dan tercantum dalam pasal 36a UUD 1945.

 

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengacu pada bahasa Sanskrit, hampir sama dengan semboyan e Pluribus Unum, semboyan Bangsa Amerika Serikat yang maknanya diversity in unity, perbedaan dalam kesatuan. Semboyan tersebut terungkap di abad ke XVIII, sekitar empat abad setelah mpu Tantular mengemukakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sangat mungkin tidak ada hubungannya, namun yang jelas konsep keanekaragaman dalam kesatuan telah diungkap oleh Mpu Tantular lebih dahulu.

 

Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Pluralistik bukan pluralisme, suatu faham yang membiarkan keanekaragaman seperti apa adanya. Membiarkan setiap entitas yang menunjukkan ke-berbedaan tanpa peduli adanya common denominator pada keanekaragaman tersebut.

Dengan faham pluralisme tidak perlu adanya konsep yang mensubstitusi keanekaragaman. Demikian pula halnya dengan faham multikulturalisme. Masyarakat yang menganut faham pluralisme dan multikulturalisme, ibarat onggokan material bangunan yang dibiarkan teronggok sendiri-sendiri, sehingga tidak akan membentuk suatu bangunan yang namanya rumah.

 

Prinsip pluralistik dan multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukkan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh.

Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya diikat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.

 

Untuk dapat mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dipandang perlu untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

 

Dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilandasi oleh rasa kasih sayang. Saling curiga mencurigai harus dibuang jauh-jauh. Saling percaya mempercayai harus dikembangkan, iri hati, dengki harus dibuang dari kamus Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini akan berlangsung apabila pelaksanaan Bhnneka Tunggal Ika menerap-kan adagium “leladi sesamining dumadi, sepi ing pamrih, rame ing gawe, jer basuki mowo beyo”.

Eksistensi kita di dunia adalah untuk memberikan pelayanan kepada pihak lain, dilandasi oleh tanpa pamrih pribadi dan golongan, disertai dengan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, sekurang-kurangnya mengurangi kepentingan dan pamrih pribadi, kesatuan tidak mungkin terwujud.

 

Bila setiap warganegara memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, meyakini akan ketepatannya bagi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mau dan mampu mengimplementasikan secara tepat dan benar insya Allah, Negara Indonesia akan tetap kokoh dan bersatu selamanya.

Pelaksanaan MPLS angkatan 2018-2019

LATAR BELAKANG

Adanya perbedaan pola dan kebiasaan yang dialami peserta didik pada saat di SMP/MTs dengan suasana yang baru khususnya di SMK Negeri 7 BURU ini, tentunya menyebabkan peserta didik harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang baru dialaminya. Proses penyesuaian diri tersebut mungkin akan lebih terasa sulit dijalani oleh peserta didik pada minggu pertama memasuki jenjang pendidikan yang baru. Keadaan yang demikian, apabila dibiarkan secara terus menerus akan berdampak negatif terhadap perkembangan peserta didik itu sendiri, bahkan dapat berpengaruh terhadap kelancaran dalam belajar.

Sebagai upaya mengantisipasi hal tersebut, perlu adanya suatu kegiatan yang bisa mengantarkan peserta didik baru ke arah  pengenalan sekolah  dalam berbagai aspek  secara singkat sebagai bekal awal untuk menghadapi perjalanan selanjutnya di SMK Negeri 7 BURU. Program yang dapat dilaksanakan untuk menjawab persoalan tersebut adalah MasaPengenalanLingkunganSekolah (MPLS) Bagi Peserta Didik Baru.

DASAR HUKUM

  1. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  2. Peraturan mentari Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan ;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan ;
  4. Permendikbud-no-14-tahun-2018-tentang-ppdb
  5. NAMA KEGIATAN

Kegiatan rutin di awal tahun pelajaran ini bernama :

MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS) BAGI PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2017-2018

  1. TEMA KEGIATAN

Meningkatkan Sikap Religius, Nasionalisme Dan Kemandirian Dalam Menghadapi Era Global

TUJUAN

  1. Tujuan Umum
  • MPLS bertujuan memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada peserta didik baru tentang lingkungan sekolahnya.
  1. Tujuan Khusus
  • Membantu peserta didik baru mengenal lebih dekat dengan lingkungan sekolah.
  • Mendorong peserta didik baru bersikap pro aktif dalam mengenali guru , karyawan dan kakak kelasnya
  • Membantu peserta didik baru agar mampu beradaptasi dan menyatu dengan warga sekolah dan lingkungan sekolah
  • Membantu peserta didik baru agar mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga sekolah
  • Membantu peserta didik baru agar bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah
  • Memahami lingkungan sekolah dalam rangka pelaksanaan Wawasan Wiyata Mandala, sehingga fungsi warga sekolah dapat mendukung terwujudnya tujuan pendidikan secara komprehenshif
  • Memotivasi peserta didik baru agar bangga terhadap sekolahnya

HASIL YANG DIHARAPKAN

  • Terbentuknya peserta didik baru yang mampu beradaptasi dengan lingkungan SMK Negeri 7 BURU secara baik dalam berbagai aspek.
  • Terciptanya suasana educatif yang kondusif
  • Tertanamnya mental kesiapan peserta didik baru dalam menghadapi kegiatan pembelajaran dan persaingan secara sehat di SMK Negeri 7 BURU
  • Terciptanya suasana persaudaraan yang mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan
  • Terbentuknya mental kompetitif dan semangat tinggi dalam mencapai prestasi akademik maupun non akademik

PELAKSANAAN KEGIATAN

  • Pelaksana Kegiatan : Kegiatan ini dilaksanakan oleh  Panitia Pelaksana MPLS SMK Negeri 7 BURU .
  • Tempat Kegiatan : Kegiatan ini dilaksanakan di SMK Negeri 7 BURU Jalan Smk7  1 Namlea 97571
  • Waktu Kegiatan : Kegiatan ini dilaksanakan pada hari, tanggal  : Kamis, Jum’at dan Sabtu, 28, 29 dan 30 Jun i 2018 mulai pukul 07.30 s/d 12.00

PESERTA

  • Diikuti Oleh 216 Peserta terdiri dari
    • Program Keahlian Asisten Keperawatan 70 siswa
    • Program Keahlian Multimedia 35 Siswa
    • Program Keahlian Teknik Konstruksi  & Properti 36 Siswa
    • Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan 36 Siswa
    • Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan  36 Siswa

Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) Tahun Ajaran 2018/2019

Penerimaan Peserta Didik Baru SMKN7 Buru dijadwal sesuai dengan Petunjuk Teknis PPDB SMK tahin 2018/2019 Propinsi Maluku  dengan Sistem Online maupun offline, adapun jadwal pelaksanaan  Pendaftaran  sebagai berikut

Pendaftaran dimulai dengan pengisian form FPD baik secara Online maupun Offline, mulai tahun ajaran 2018/2019 SMKN7 Buru tidak menerima Berkas berupa Kertas guna menunjang program Paper Less di dalam Proses Administrasi dan Pembelajaran, File-file Berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Serat keterangan, ijazah, SKHUN dan Foto semua berupa file digital.

Untuk membantu Proses digitalisasi syarat-syarat, Siswa-siswa Program Keahlian multimedia siap membantu untuk men scan file-file tersebut

Untuk mempermudah dan mendapatkan data valid tentang tinggi badan dan berat badan, Siswa-siswa Keperawatan membantu Proses timbang dan ukur badan, sekaligus sebagai whana praktek kejuruan

Selanjutnya Tes Kemampuan Akademis Yang akan dilaksanakan pada Tanggal 6 Mei 2018, Insyaa Alloh akan Menggunakan CBT berbasis Android yang akan di dahului dengan Simulasi Tes yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2018, maka diharapkan kepada orang Tua untuk memfasilitasi .

WhatsApp chat